 |
| Jakfar Mahasiswa Ilmu Politik Unsyiah |
Jika kita melawan maka kita akan di bunuhnya, kengerian ini lah yang sangat menakutkan bagi rakyat indonesia itu sendiri. Sedangkan pada zaman era orde baru pemerintahlah yang sangat berperan aktif dalam mengawasi masyaratnya, karena pemerintah pada masa itu mengunakan dwi fungsi abri untuk menjalankan pemerintahan. Masyarakat tidak diberikan kebebasan dalam menjalankan aktifitas seperti kebebasan berpendapat dan sebagainya. Ini sangat berbeda dengan masa era reformasi dimana di zaman ini diberikan kebebasan untuk berpendapat karena sudah ada undang-undang dasar yang mengatur masyarakat dalam menyalurkan pendangannya itu diatur dalam UUD 1945 di dalam pasal 28. Untuk memberikan informasi kepada orang lain, apalagi di indonesia sekarang ini sudah banyak pers yang berperan dalam mengawal pemerintahan sekarang ini.
Pada saat ini sudah tersedia media seperti cetak, audio, visual, media sosial, Dalam hal ini masyarakat sudah diberikan pilihan untuk memilih apa yang mereka sukai. Disini penulis bukan membahas masalah era-era yang ada di indonesia tetapi penulis menceritakan perbandingan geo politik indonesia dan geo politik lokal, karena kalau kita dibahas sangat menarik bagi pembaca itu sendiri. Semenjak indonesia sudah menerapkan beberapa sistem terdahulu, menurut analisis penulis yang paling bagus sistem pemerintahan adalah era reformasi sekarang ini, karena rakyat sudah diberikan leluasa dalam mencari informasi di manapun mereka berada, karena sudah tersedia gadjet yang bisa membantu pekerjaan manusia di semua bidang. Kita bukan membicarakan masalah pengaruh teknologi itu sendiri tapi perkembangan politik di indonesia.
Jika kita sering membaca bukunya Plato dan Aristoteles pasti tahu kita perkembangan politik di suatu negara karena ada pengaruhnya dengan budaya yang berkembang di negara terkait, kita contohkan negara indonesia yang bersifat majemuk karena di indonesia ini banyak sekali kultur yang ada di negara indonesia, apalagi indonesia masuk ke zona lalu lintas perdagangan dunia. Ini menambah keuntungan bagi negara itu sendiri, akan tetapi sangat di sayangkan pemerintah indonesia tidak benar-benar mengelola hasil kekayaan alam dan budaya yang ada di indonesia, pada tahun kebelakang banyak sekali pelangaran-pelangaran yang dilakukan oleh warga asing yang merambah hasil kekayaan indonesia, ini bisa di lihat di media massa yang menyorot kejadian tersebut. apalagi masalah hasil laut indonesia yang diambil oleh nelayan asing tampa ada surat resmi dalam hal mengambil ikan di laut indonesia. jadi penulis di sini mengambil contoh kasus Ilegal Fishing TEMPO.CO, Jakarta - Panglima Komando Armada RI Kawasan Barat (Koarmabar) Laksamana Muda Aan Kurnia mengatakan petugasnya menangkap kapal asing yang beraktivitas ilegal di Perairan Natuna, Kepulauan Riau. "Empat hari terakhir, dua kapal Vietnam dan satu kapal Singapura ditahan karena diduga menyelundupkan barang," ujar dia di kantornya, Jakarta, Senin, 17 Oktober 2016.(https://nasional.tempo.co/read/news/2016/10/17/063812687/lagi-kapal-illegal-fishing-vietnam-dan-singapura-ditangkap)
Sangat menyedihkan apabila ilegal fishing ini tidak di perangi sampai sekarang karena masa depan anak cucu indonesia tidak bisa merasakan hasil lautan itu sendiri. di indonesia sudah menerapkan politik bebas aktif arti sebenarnya bebas aktif disini adalah politik yang tidak memihak pada kekuatan-kekuatan negara lain yang tidak sejalan dengan nilai-nilai pancasila itu sendiri dan tetap terus aktif dalam menjalankan kebijaksanaan luar negeri, serta tidak diam dan cepat tanggap dalam merespon berbagai peristiwa yang terjadi di kancah internasional, (mochtar kusumaatmadja)
Sangat menyedihkan apabila ilegal fishing ini tidak di perangi sampai sekarang karena masa depan anak cucu indonesia tidak bisa merasakan hasil lautan itu sendiri. di indonesia sudah menerapkan politik bebas aktif arti sebenarnya bebas aktif disini adalah politik yang tidak memihak pada kekuatan-kekuatan negara lain yang tidak sejalan dengan nilai-nilai pancasila itu sendiri dan tetap terus aktif dalam menjalankan kebijaksanaan luar negeri, serta tidak diam dan cepat tanggap dalam merespon berbagai peristiwa yang terjadi di kancah internasional, (mochtar kusumaatmadja)
inilah yang tetap dijaga oleh pemerintah indonesia sendiri agar tidak ada negara yang mendapatkan dari kerjasama tersebut. sekarang kita kembali dalam politik lokal yang ada di daerah-daerah di indonesia, disini penulis cuma mengambil satu daerah yang memiliki perpolitikan yang sangat enak untuk dibahas karena memiliki kekhususan dari pada daerah lain. penulis akan memberikan analisis terhadap perpolitikan di daerah aceh yang lebih di kenal di mata dunia adalah daerah rawan konflik dan tsunami yang pernah terjadi di aceh itu sendiri.
Apalagi di aceh ada UU nomor 11 tahun 2006 yang mengatur tentang pemerintah aceh.semenjak NAD selesai konflik antara GAM dan RI yang sudah lama terjadi di indonesia, dari hasil konflik tersebut ada perjanjian yang di lakukan oleh pemerintah RI dan NAD dan melibatkan juga oleh pemerintah dunia karena ada negara lain yang terlibat seperti negara jepang dan finlandia, hingga akhirnya yang berhasil menjadi tempat perundingan adalah di negara finlandia atau di helsinki dihadiri juga oleh presiden finlandia, menteri hukum dan ham indonesia Hamid Awaludin dan pihak GAM itu sendiri adalah Malik Mahmud Al-haytar yang menanda tangani perjanjian damai atau Memorandum of Understanding (MoU) antara kedua belah pihak dan disaksikan oleh pemerintah finlandia itu sendiri.
Dari hasil penanda tanganan tersebut Aceh mendapatkan Kekhususan yang di atur di dalam UUPA, contohnya aceh memiliki partai lokal, pembagian migas di laut lepas sekitar 70% untuk aceh dan 30% untuk pemerintah indonesia, adanya wali nangroe dan ada beberapa poin lagi seperti pendidikan dan kebudayaan, dari beberapa poin inilah yang didapatkan oleh Aceh itu sendiri. semenjak selasainya konflik di aceh banyak mantan eks kombatan turun gunung untuk menjalankan aktivitas di kehidupan bermasyarakat, ada yang menjadi tokoh politik, pengusaha, akademisi, penulis, pegawai kantoran dan masih banyak lagi pekerjaan yang di dapat oleh eks kombatan itu sendiri. Dan pada tahun 2009 tepatnya di bulan april ada pesta demokrasi di indonesia khususnya di daerah aceh setelah di dera oleh konflik itu sendiri, masyarakat sangat berpartisipasi apalagi ada 6 partai lokal di aceh yang mengikuti pemilu pada tahun 2009 seperti Partai Aceh (PA), Partai Suara Independen Rakyat Aceh (PSIRA), Partai Rakyat Aceh (PRA), Partai Daulat Aceh (PDA), Partai Bersatu Aceh (PBA), dan Partai Aceh Aman Sejahtera (PAAS).
Pada pemilu tersebut di menangkan oleh partai aceh yang mendapatkan sekitar 27 kursi di DPRA sedangkan partai nasional seperti partai Demokrat memperoleh 8 kursi, partai Golkar 5 kursi, PKS 4 kursi, PAN 3 kursi, PPP 2 kursi, sedangkan Partai Damai Aceh, PDIP, dan PBB mendapatkan 1 kursi jadi dari hasil pileg tahun 2009 yang bahwa pada pemilu tersebut di mayoritas dimenangkan oleh partai lokal itu sendiri dan pada pemilukada aceh yang pertama pada tahun 2006 di menangkan oleh jalur independen yaitu Irwandi yusuf - Mhd, Nazar sampai pada tahun 2012 mereka mencalonkan lagi menjadi Gubernur aceh, Irwandi berpasangan dengan Muhyan Yunan dari jalur independent, sedangkan Muhammad Nazar berpasangan dengan Nova iriansyah dari jalur partai politik (Demokrat,PPP, dan partai SIRA). Akan tetapi pada pemilu pada tahun 2012 tersebut dimenangkan oleh Partai Lokal itu sendiri yaitu : Zaini Abdullah-Muzakir Manaf (ZIKIR) dari partai Aceh, ini merupakan salah satu keberuntungan bagi PA itu sendiri karena memenangi pemilukada 2012 dan pileg 2009, sehingga dominasi PA di akui oleh ParNas.
Dari kemenangan PA diatas membuat ParNas mencari keuntungan dalam keberlanjutan Partai mereka sendiri, karena pada pemilu tahun kebelakang menjadi acuan bagi ParNas dan pada akhirnya pada pileg tahun 2014 masih dimenangi oleh PA itu sendiri tetapi Partisipasi masyarakat aceh memilih PA sedikit menurun di bandingkan pada pileg yang lalu, dan Partai Nasional demokrat baru pertama masuk dalam pileg hingga mengantarkan NASDEM masuk dalam 5 besar partai peraih Kursi di Legislatif, ini menjadi intropeksi bagi PA itu sendiri karena Minat masyarakat aceh memilih menurun apalagi PA itu sendiri lebih mementingkan petinggi elitnya dan tidak mau mencari kader-kader yang kompeten di bidangnya. ini terbukti dengan kekalahan PA pada pemilukada tahun 2017 yang baru saja di laksanakan pada tanggal 15 Februari 2017 kemaren, yang di menangkan oleh Irwandi yusuf-Nova iriansyah dari ParNas itu sendiri walaupun Partai Lokal ada tergabung di dalam koalisi Irwandi-Nova. Itu sebagai pertandingan Antara ParNas VS ParLok.
Dalam Tulisan ini penulis menginginkan GEO Politik Nasional tetap di jaga dan GEO Politik Lokal selalu di kawal agar keberagaman Politik di indonesia sebanding dengan Perpolitikan di Amerika yang sudah mengalami banyak proses, dengan masalah yang terjadi sekarang bisa mengantarkan Negara Indonesia menjadi contoh bagi negara yang sedang beralih ke sistem Demokrasi.
Apalagi di aceh ada UU nomor 11 tahun 2006 yang mengatur tentang pemerintah aceh.semenjak NAD selesai konflik antara GAM dan RI yang sudah lama terjadi di indonesia, dari hasil konflik tersebut ada perjanjian yang di lakukan oleh pemerintah RI dan NAD dan melibatkan juga oleh pemerintah dunia karena ada negara lain yang terlibat seperti negara jepang dan finlandia, hingga akhirnya yang berhasil menjadi tempat perundingan adalah di negara finlandia atau di helsinki dihadiri juga oleh presiden finlandia, menteri hukum dan ham indonesia Hamid Awaludin dan pihak GAM itu sendiri adalah Malik Mahmud Al-haytar yang menanda tangani perjanjian damai atau Memorandum of Understanding (MoU) antara kedua belah pihak dan disaksikan oleh pemerintah finlandia itu sendiri.
Dari hasil penanda tanganan tersebut Aceh mendapatkan Kekhususan yang di atur di dalam UUPA, contohnya aceh memiliki partai lokal, pembagian migas di laut lepas sekitar 70% untuk aceh dan 30% untuk pemerintah indonesia, adanya wali nangroe dan ada beberapa poin lagi seperti pendidikan dan kebudayaan, dari beberapa poin inilah yang didapatkan oleh Aceh itu sendiri. semenjak selasainya konflik di aceh banyak mantan eks kombatan turun gunung untuk menjalankan aktivitas di kehidupan bermasyarakat, ada yang menjadi tokoh politik, pengusaha, akademisi, penulis, pegawai kantoran dan masih banyak lagi pekerjaan yang di dapat oleh eks kombatan itu sendiri. Dan pada tahun 2009 tepatnya di bulan april ada pesta demokrasi di indonesia khususnya di daerah aceh setelah di dera oleh konflik itu sendiri, masyarakat sangat berpartisipasi apalagi ada 6 partai lokal di aceh yang mengikuti pemilu pada tahun 2009 seperti Partai Aceh (PA), Partai Suara Independen Rakyat Aceh (PSIRA), Partai Rakyat Aceh (PRA), Partai Daulat Aceh (PDA), Partai Bersatu Aceh (PBA), dan Partai Aceh Aman Sejahtera (PAAS).
Pada pemilu tersebut di menangkan oleh partai aceh yang mendapatkan sekitar 27 kursi di DPRA sedangkan partai nasional seperti partai Demokrat memperoleh 8 kursi, partai Golkar 5 kursi, PKS 4 kursi, PAN 3 kursi, PPP 2 kursi, sedangkan Partai Damai Aceh, PDIP, dan PBB mendapatkan 1 kursi jadi dari hasil pileg tahun 2009 yang bahwa pada pemilu tersebut di mayoritas dimenangkan oleh partai lokal itu sendiri dan pada pemilukada aceh yang pertama pada tahun 2006 di menangkan oleh jalur independen yaitu Irwandi yusuf - Mhd, Nazar sampai pada tahun 2012 mereka mencalonkan lagi menjadi Gubernur aceh, Irwandi berpasangan dengan Muhyan Yunan dari jalur independent, sedangkan Muhammad Nazar berpasangan dengan Nova iriansyah dari jalur partai politik (Demokrat,PPP, dan partai SIRA). Akan tetapi pada pemilu pada tahun 2012 tersebut dimenangkan oleh Partai Lokal itu sendiri yaitu : Zaini Abdullah-Muzakir Manaf (ZIKIR) dari partai Aceh, ini merupakan salah satu keberuntungan bagi PA itu sendiri karena memenangi pemilukada 2012 dan pileg 2009, sehingga dominasi PA di akui oleh ParNas.
Dari kemenangan PA diatas membuat ParNas mencari keuntungan dalam keberlanjutan Partai mereka sendiri, karena pada pemilu tahun kebelakang menjadi acuan bagi ParNas dan pada akhirnya pada pileg tahun 2014 masih dimenangi oleh PA itu sendiri tetapi Partisipasi masyarakat aceh memilih PA sedikit menurun di bandingkan pada pileg yang lalu, dan Partai Nasional demokrat baru pertama masuk dalam pileg hingga mengantarkan NASDEM masuk dalam 5 besar partai peraih Kursi di Legislatif, ini menjadi intropeksi bagi PA itu sendiri karena Minat masyarakat aceh memilih menurun apalagi PA itu sendiri lebih mementingkan petinggi elitnya dan tidak mau mencari kader-kader yang kompeten di bidangnya. ini terbukti dengan kekalahan PA pada pemilukada tahun 2017 yang baru saja di laksanakan pada tanggal 15 Februari 2017 kemaren, yang di menangkan oleh Irwandi yusuf-Nova iriansyah dari ParNas itu sendiri walaupun Partai Lokal ada tergabung di dalam koalisi Irwandi-Nova. Itu sebagai pertandingan Antara ParNas VS ParLok.
Dalam Tulisan ini penulis menginginkan GEO Politik Nasional tetap di jaga dan GEO Politik Lokal selalu di kawal agar keberagaman Politik di indonesia sebanding dengan Perpolitikan di Amerika yang sudah mengalami banyak proses, dengan masalah yang terjadi sekarang bisa mengantarkan Negara Indonesia menjadi contoh bagi negara yang sedang beralih ke sistem Demokrasi.
0 Komentar