Budaya Politik di Spanyol

Sumber : Google 

Negara Spanyol

            Spanyol adalah salah satu negara yang terletak di kawasan Barat Daya Eropa, yang mempunyai wilayah terbesar keempat di Eropa dari segi ukurannya setelah Rusia, Ukraina, dan Prancis. Spanyol adalah sebuah negara monarki konstitusional dengan bentuk pemerintahan parlementer. Raja adalah sebagai kepala negara di bawah konstitusi 1978. Badan legislatif di Spanyol dikenal dengan Cortes, adalah parlemen bikameral dimana adanya majelis rendah dan majelis tinggi. Majelis Rendah disebut juga dengan Kongres Deputi yang mempunyai anggota 350, yang dipilih melalui sistem perwakilan proporsional selama 4 tahun. dan Majelis Tinggi disebut Senat, dengan anggota 259, dipilih melalui sistem past the post pertama, untuk masa jabatan 4 tahun. Raja menunjuk presiden pemerintah, atau perdana menteri, yang mengepalai Dewan Menteri. Perdana menteri dipilih dari partai politik dengan azas proporsional yang memenangkan kursi terbanyak dalam Cortes. Sedangkan badan yudikatf di Spanyol adalah Mahkamah Agung atau dalam bahasa lokalnya disebut Tribunal Supremo.

                Dalam sistem pemerintahan Spanyol juga diterakan aturan otonomi daerah dengan membagi Spanyol kedalam 17 daerah otonom setingkat provinsi yang terdiri atas 50 kota. Daerah  otonom memiliki dewan perwakilan daerahnya sendiri dan otonomi budaya, serta daerah otonom juga memiliki kekuasaan otonomi di bidang fiskal dan legislatif. Kekuasaan otonomi itu menggariskan komunitas atau daerah otonom yang memiliki parlemen, kepala pemerintah, dan pengadilan sendiri, mempunyai bahasa lokal sendiri. Sedangkan pemerintah pusat memengang kekuasaan menyelenggarakan hubungan luar negeri, perdangangan luar negeri, pertahanan, undang-undang komersial dan kriminal, penerbangan sipil dan pelayaran. 

Budaya Politik di Spanyol

            Ada tiga faktor yang membentuk budaya politik di dalam sebuah negara, yaitu Defining event (memaknai peristiwa), Repeated experiences (pengalaman yang berulang), dan Socialization ( sosialisasi). Dari ketiga faktor ini akan mencerminkan perubahan budaya politik dalam sebuah negara. Lalu bagaimanakah budaya politik yang terbentuk di Spanyol sekarang ini? Sejatinya di negara Spanyol budaya politik yang terbentuk pada saat sekarang ini adalah akibat dari faktor defining event, atau memaknai suatu peristiwa yang terjadi pada masa lalu sehingga berakibat kepada perubahan budaya politik pada masa sekarang ini. Perubahan budaya politik tersebut adalah transisi pemerintahan dari republik yang dipemimpin oleh diktator Francisco Franco yang memimpin dari tahun 1939-1975, ke pemerintahan Monarki Konstitusional yang menanamkan nilai-nilai demokrasi yang dipimpin oleh raja Pertama Juan Carlos (1975-2014), yang kemudian digantikan oleh Raja Felipe VI yang merupakan putra dari Juan Carlos yang menjabat saat ini.  

            Pengangkatan Raja Felipe VI pada hari kamis 19 Juni 2014, menandai sejarah baru monarki konstitusional di Spanyol, pengangkatan ini menjadi transisi kerajaan pertama di Spanyol sejak berlakunya demokrasi. Sebelumnya perlu diketahui bahwa turunnya Juan Carlos sebagai raja pertama Spanyol, karena tersebarnya foto-foto Raja yang bersafari memburu gajah di Afrika, ketimbang memikirkan keadaan masyarakat Spanyol, yang sedang menderita akibat resesi. Ditambah terlibatnya kasus pencucian uang yang dilakukan oleh putrinya Cristina, kembali menurunkan popularitanya sebagai Raja, sehingga Juan Carlos mengundurkan diri pada tanggal 2 Juni 2014 tahun lalu, dan digantikan dengan Putranya Felipe (Sindonews.com:2014).  Raja Felipe adalah sebagai kepala negara dan panglima tertinggi angkatan bersenjata di Spanyol. Naiknya Raja Felipe juga menandai perubahan budaya politik di Spanyol pasca turun tahtanya Raja Juan Carlos.   

            Perubahan budaya politik yang terjadi di Spanyol itu pula sejatinya dapat kita lihat dari beberapa aspek. Pertama, mengenai otoritas yang berkuasa. Di spanyol para elit politik yang duduk di parlemen sejatinya memiliki legitimasi dari rakyat, mereka yang menjadi perdana mentri atau badan legislatif dan eksekutif dipilih langsung oleh rakyat dalam proses pemilu, suara yang sah akan menjadi wakil rakyat yang duduk diparlemen, dan untuk Raja Felipe VI, legitimasi diperoleh setelah disahkannya konstitusi penyerahan kekuasaan raja di Spanyol, pasca turunya Juan Carlos, selain itu juga Raja Felipe VI mendapat banyak dukungan dari masyarakat Spanyol, karena popularitasnya yang tinggi, pendidikannya yang tinggi, alim, berwibawa, tidak pernah terlibat skandal, serta profesionalnya dalam memberikan pidato yang berbeda jauh dari ayahnya Juan Carlos.(dw.de:2014)

            Kemudian Sebagai negara yang menganut sistem Monarki Konstitusional, hubungan sosial yang terjadi antara masyarakat dengan otoritas yang berkuasa terjalin secara vertikal, artinya bahwa adanya Raja hanya dipimpin oleh keturunan yang berasal dari kaum bangsawan, dan adanya masyarakat biasa, namun hubungan vertikal ini kian terjalin dengan baik, karena Raja Felipe sangat dekat dengan masyarakat dan turut serta melayani seluruh kepentingan masyarakat Spanyol. Sikap yang ditunjukkan oleh raja Felipe adalah upaya untuk mengembalikan citra kerajaan yang beberapa tahun ini buruk, karena prilaku ayahnya Juan Carlos yang tidak peduli terhadap kondisi masyarakat, serta terlibatnya kasus korupsi oleh adiknya Christina di lingkungan kerajaan.

            Kedua, melihat dari segi peranan kelompok atau kebebasan individu yang ada di Spanyol. Sejatinya bahwa di Spanyol kepentingan kelompok atau kepentingan kolektif lebih diutamakan daripada kebebasan pribadi. Dalam budaya politiknya masyarakat Spanyol bersama-sama mengatasi suatu masalah atau pertikaian yang kemudian mencapai suatu keputusan bersama. Di Spanyol juga kesetaraan menjadi lebih penting jika dilihat dalam pemerintahan contohnya kesetaraan gender, dimana setengah parlemen diisi oleh wanita. Kesetaraan gender ini mulai diberlakukan oleh PM Jose Luis Rodriquez Zapatero yang menjabat pada tahun 2008(detikcom:2008). Namun jika dilihat dari kebebasan personal, masyarakat Spanyol juga bebas dalam beraktifitas, melakukan apa yang diinginkan, baik dalam bekerja, atau kebebasan personal lainnya yang tanpa terikat oleh pemerintah. Namun dalam hal ini masyarakat Spanyol juga ditekankan dalam persatuan, keberagaman, dan saling menghargai, seperti yang dikutip dari pidatonya Raja Felipe VI sesaat setelah dilantik (bbc.co.uk:2014)

            Ketiga, tentang kebebasan atau keamanan. Di spanyol kebebasan lebih diutamakan walaupun tidak stabilnya keamanan maupun politiknya. Ini dibuktikan dengan masih banyakya terjadi aksi demonstrasi yang dilakukan oleh masyarakat Spanyol untuk menuntut para elit politik yang duduk di parlemen karena belum mampu mengatasi krisis ekonomi yang terjadi di negara matador tersebut. Salah satu contoh kasus di tahun 2011 rakyat spanyol tuntut reformasi sistem politik dan ekonomi karena tidak terwakili dari partai-partai, calon yang korup (Suara Pers:2011), dan pada tahun 2013 terjadi Krisis Politik Spanyol, dimana ribuan pengunjuk rasa di madrid juga tuntut raja turun tahta (Juan Charlos). Karena Raja Juan Carlos tidak peduli terhadap kondisi negara dan masyarakatnya sendiri (Kompasiana:2013) Contoh kasus lainnya baru-baru ini ribuan masyarakat Spanyol melakukan protes menggunakan hologram terhadap peraturan dan hukum baru di Spanyol mengenai keamanan warga negara yang dinilai kontroversial, karena dianggap membatasi kebebasan masyarakat.  (m.Merdeka.com:2015). Berbagai aksi unjuk rasa ini mencerminkan bahwa rakyat Spanyol tidak mau lagi terkekang dalam kekuasaan yang tidak memihak kepada mereka, setelah berakhirnya masa rezim Franco yang otoriter, sehingga kebebasan menjadi hal yang biasa pada masyarakat Spanyol saat sekarang ini, walaupun dengan kebebasan berarti kurang stabilnya politik dan keamanan di negara Spanyol.         

            Keempat, mengenai legitimasi politik. Badan Legislatif, eksekutif atau parlemen dalam hal ini mempunyai hak untuk memimpin, karena mereka dipilih dari hasil pemilu dengan suara yang sah, begitu juga dengan Raja Felipe, dia mempunyai hak untuk memimpin karena telah disahkannya dalam konstitusi oleh parlemen dan mendapat dukungan penuh dari masyarakat Spanyol.  Sedangkan untuk kepercayaan terhadap elit politik di Spanyol seiring berjalannya waktu cenderung berkurang, Menurunnya kepercayaan masyarakat ini terutama disebabkan oleh terjadinya krisis ekonomi yang belum bisa ditangani oleh pemerintah Spanyol, dan terjadinya kasus korupsi para elit parpol, serta dugaan korupsi yang menyeret putri kerajaan Cristina, dan kurang pedulinya Juan Carlos terhadap kondisi masyarakat ketika terjadinya krisis ekonomi pada saat masih menjadi raja, ditambah dengan dikeluarkannya kebijakan oleh PM Mario Rajol yang memotong gaji dan menaikkan pajak dalam rangka menurunkan defisit dengan menghemat anggaran sebesar 65 milyar euru, memicu protes ribuan pekerja di negeri matador tersebut. (Pasar Dana.com: 2013). Akibanya semakin menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat Spanyol terhadap elit politik disana.

            Namun di dalam lingkungan kerajaan sendiri setelah diangkatnya Raja Felipe VI, sedikit demi sedikit mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap kerajaan. Hal ini terbukti ketika raja Felipe VI semakin menuai popularitas tinggi dalam survei, karena ketegasannya dalam mengambil langkah-langkah untuk melakukan modernisasi pada kerajaan, setelah menghapus hak dan kewajiban bangsawan dari dua adik perempuannya, yang bukan lagi bagian resmi dari keluarga kerajaan karena terlibat kasus korupsi. Raja Felipe VI sejatinya juga mengutuk tindakan korupsi dan berusaha mengajak seluruh komponen masyarakat untuk sama-sama membasmi korupsi dari akarnya (m.republika.co.id:2015)

Putri Mulya Sari, Penulis dan Aktivis di Ilmu Politik Unsyiah